RSS

Produk Budaya Indis sebagai Hasil Proses Mimikri Masyarakat Pribumi terhadap Masyarakat Pengkoloni

03 Nov

Masa kolonialisme Belanda di Pulau Jawa adalah juga masa dimana proses-proses akulturasi dan mimikri antara masyarakat Jawa pribumi dengan orang-orang Belanda terjadi. Para ahli menemukan bahwa pada saat inilah masyarakat pribumi Jawa mulai memperhatikan, meniru, serta menerapkan cara berpakaian ala orang-orang Belanda. Walaupun demikian, pada awal perkembangannya, ternyata tidak semua penduduk pribumi bisa dan memiliki akses yang memadai  dalam hal pilihan gaya berpakaian dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kebebasan dalam berpakaian kebarat-baratan, terkait dengan status politis yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kees Van Dijk (59):

Tidak semua orang memiliki demikian banyak pilihan gaya. Bagi banyak penduduk biasa di Hindia, sebelum tahun 1900 lingkup ini dibatasi aturan-aturan khusus yang dikeluarkan pertama-tama, pada masa awal kehadiran Belanda, oleh VOC dan kemudian oleh pemerintah kolonial. Aturan-aturan ini berkaitan dengan pakaian-pakaian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dipakai oleh sekelompok orang tertentu. Pakaian Barat ditabukan bagi banyak orang. Jika ada pengecualian maka inio berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Belanda. Di daerah-daerah di bawah kendali Belanda, hanya anggota-anggota ningrat setempat dan Protestan pribumi yang diperbolehkan menirukan aspek-aspek gaya hidup Barat, termasuk berpakaian.

Pembatasan-pembatasan tersebut terjadi, menurut van Dijk (66-67), karena pada masa VOC pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama para tuan tanah asing, yaitu orang-orang Belanda. Pada saat itu Belanda ingin mempertahankan pakaian Eropa untuk diri mereka sendiri, sedangkan orang-orang Indonesia diperbolehkan memakai pakaian yang bergaya Eropa hanya di daerah-daerah yang dikendalikan oleh VOC, serta hanya jika mereka seorang penganut Kristiani. Orang-orang Indonesia non-Kristiani tidak diperbolehkan memakai pakaian bergaya Eropa ini. Selama berada di Batavia, mereka diperintahkan untuk berpakaian untuk tetap mengenakan pakaian daerah atau pakaian ‘nasional’ mereka. Peraturan seperti ini diterapkan berkali-kali oleh Belanda, serta dipertegas dengan peraturan-peraturan, misalnya, bahwa setiap etnis di Batavia memiliki tempat dan wilayah tinggal sendiri-sendiri serta semua anggota setiap kelompok etnis tersebut tidak diperbolehkan mengenakan pakaian adat kelompok etnis yang lain. Van Dijk mencontohkan, pada tahun 1658 dikeluarkan suatu ordonansi yang melarang orang Jawa di Batavia untuk bergaul dengan ‘bangsa-bangsa’ Indonesia lainnya dan memakai kostum mereka (Plakaatboek, 1885-1900, II:306 dalam van Dijk 67).

Dari sedemikian banyak peraturan mengenai pakaian sebagaimana tersebut di atas, van Dijk menyakini bahwa alasan utama VOC pada waktu itu yang dengan gigih mempertahankan agar penduduk pribumi tetap mengenakan pakaian tradisional mereka adalah untuk terus mengawasi penduduk Batavia. Dengan pakaian adat ataupun tradisional yang berbeda pada setiap kelompok etnis, maka akan dengan mudah bagi VOC untuk mengidentifikasi mereka dan mengontrol setiap dinamika sosial masyarakat di Batavia (van Dijk 67).

Karena itulah, van Dijk menambahkan, tidaklah mengherankan apabila N. De Graaf mendeskripsikan situasi Batavia pada tahun 1742 bahwa beragam kelompok etnis dibedakan oleh bentuk pakaian mereka yang khas (dalam van Dijk 67).

Para pria Jawa “sering telanjang dan mengenakan kain di seputar pinggang mereka yang panjangnya mencapai lutut, kadang-kadang mereka mengikatkan selempang di pinggang, dimana mereka kemudian menyisipkan keris atau senjata lain, kepala mereka memakai semacam topi, namun mereka bertelanjang kaki”. Para pria Ambon “melilitkan kain katun di seputar kepala mereka, kedua ujungnya menggantung, dan menghiasi kain penutup kepala ini dengan berbagai macam bunga” (De Graaf, 1942:22, dalam van Dijk 67).

Lebih jauh tentang pakaian masyarakat pribumi Jawa pada masa VOC, Jean Taylor (133), mengatakan bahwa ciri khas kostum mereka pada waktu itu adalah berupa “kain persegi panjang tidak dipotong yang menutupi tubuh bagian bawah, beragam kain lilit penutup dada dan pinggul, serta kain penutup bahu.” Kostum tersebut lazimnya dipakai oleh pria dan wanita yang pada dasarnya dari semua kelas. Yang membedakan kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain pada gaya pakaian adalah penggunaan kualitas kain, desain-desain, dan perhiasan-perhiasan yang berbeda.

Pada perkembangan selanjutnya, ketentuan-ketentuan pembatasan di atas berubah menjadi jauh lebih longgar pada sekitar pergantian abad, tahun 1900-an, yang menyebabkan semakin banyaknya penduduk pribumi yang memakai pakaian bergaya Eropa. Hal ini juga diikuti oleh orang-orang Tionghoa dan peranakannya yang berada di Nusantara, dimana karena juga terpoengaruh perkembangan-perkembangan revolusioner di Tiongkok pada waktu itu, mereka mulai memotong kuncir mereka dan mulai memakai pakaian Barat (van Dijk 59).

Salah satu pihak yang pertama kali mengikuti gaya berpakaian Eropa adalah Mangkurat II (De Haan, 1922, I:470 dalam van Dijk 69). Walaupun Mangkurat II saat itu tidak berdomisili di Batavia dan hidup pada masa aturan VOC tentang pakaian masih ketat, namun kebebasannya dalam berpakaian ala Eropa pada waktu itu diperolehnya semata-mata karena alasan keningratan kerjasama politis, dimana ia bersekutu dengan VOC dalam berjuang merebut tahta Mataram. Dalam Babad Tanah Jawi dideskripsikan bahwa pakaian Mangkurat II pada saat itu sangat bergaya Barat. Lebih lanjut digambarkan, pada saat itu Mangkurat sering tampil dengan “pakaian dan kaus kaki Belanda, celana selutut dengan kancing-kancing di bagian lutut, jas beludru tiga potong, yang terbuka di bagian depan, dihiasi dengan renda emas, diperindah dengan perhiasan, dan sebuah topi” (Ras, 1987:208-209 dalam van Dijk 69).

Selanjutnya, kostum bergaya Eropa tersebut tampaknya mulai menjadi tren di kalangan beberapa pejabat pribumi Jawa. Banyak pejabat seperti bupati dan residen yang mulai menggunakan baju dan pernak-pernik yang berciri khas Eropa. Namun demikian, sepertinya karena masih kuatnya pengaruh kebiasaan berpakaian cara tradisional, para pejabat tersebut tidak serta merta memakai pakaian bergaya Eropa secara total, melainkan menggabungkan unsur pakaian tradisional Jawa dengan unsur pakaian Barat. Hal ini dapat ditemui dalam catatan pengamatan Raffles pada bukunya The History of Java sebagaimana dikutip oleh van Dijk (77):

Dalam History of Java, ia mengamati bahwajas yang dikenakan para bupati atau kepala provinsi dan pejabat khusus lainnya sangat mirip dengan jas Friesland, yang dikenakan sekitar dua abad yang lalu dan mungkin telah dimodifikasi, jika tidak sepenuhnya menirukan model itu” (Raffles, 1978, I:88). Menurut catatannya, di luar acara kerajaan, “saat pertemuan dengan pejabat-pejabat publik, perjalanan-perjalanan, atau lainnya, bupati dan kepala wilayah biasanya melengkapi penampilan mereka dengan pakaian pribumi berupa kain ketat atau pantaloon berbenang emas, dengan sepatu bot dan taji untuk sepatu, menurut gaya Eropa” (Raffles, 1978, I:89).

Pakaian-pakaian bergaya Eropa di atas biasanya dikenakan pada acara-acara publik, sedangkan pada upacara-upacara istana mereka tetap mengenakan pakaian adat Jawa. Di sinilah terdapat dua dunia, dimana di satu sisi para pejabat ini mencoba berpakaian ala Barat, namun di sisi lain mereka pada saat-saat tertentu diharuskan berpakaian adat Jawa sebagaimana mestinya. Pada titik inilah, menurut van Dijk, muncul suatu dunia yang berada pertengahan, dimana kebudayaan Jawa dan non-Jawa bertemu, tempat pakaian merupakan perpaduan antara keduanya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila muncul sebuah gaya berpakaian dimana tubuh bagian atas ditutupi oleh jas dan tubuh bagian bawah ditutupi sarung (van Dijk 77-78).

Gaya berpakaian yang digambarkan van Dijk di atas sangat lazim dipakai oleh beberapa pejabat pemerintahan yang berasal dari kalangan pribumi. Sebagai contohnya adalah pakaian yang dikenakan oleh Sunan Solo dalam fotonya (ditampilkan oleh van Dijk pada halaman 140 yang diambil dari Nieuwenhuys, 1988:34). Dalam foto tersebut tampak Sunan Solo tampilk dengan kuluk atau penutup kepala tinggi khas milik raja Jawa, dengan kemeja kaku yang dibalut dengan jas yang penuh dengan medali dan lencana tanda jasa Belanda serta dilengkapi dasi kupu-kupu, dan sebagai pakaian bawahan kain batik dengan lipatan atau wiru. Pakaian yang dikenakan oleh Sunan Solo tersebut jelas menggabungkan unsur pakaian Barat dengan unsur pakaian tradisional bangsawan Jawa.

Pada golongan rakyat jelata, pakaian Barat pertama-tama diterima oleh kaum laki-laki di kota-kota, lalu semakin merambah ke desa-desa. Menurut Denys Lombard, pakaian-pakaian Barat, seperti celana panjang dan kemeja, seringi dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lombard menambahkan, ada sebuah catatan menarik yang ditulis oleh Pangeran Djajadiningrat mengenai transformasi pakaiannya sebagai seorang pribumi terhadap pengarauh gaya berpakaian Eropa (Lombard 156-157). Dalam memoarnya, Pangeran Djajadiningrat mencatat bahwa pada sekitar tahun 1902 orang-orang pribumi masih belum terlihat lazim  mengenakan pakaian-pakaian gaya Eropa, baik secara keseluruhan, maupun sebagian. Para Regent masih menggunakan kain, jas gunting Jawa, destar, dan selop ketimbang sepatu. Ketika Sang Pangeran menempuh pendidikannya di sebuah pesantren, ia mengatakan bahwa pakaian yang dipakaianya antara lain sarung, baju putih yangg tidak berkancing—sehingga bagian dada terlihat terbuka, dan sehelai ikat kepala. Namun, ketika diputuskan bahwa ia harus mengikuti pendidikan dari seorang guru Belanda di sebuah sekolah Barat, Sang Pangeran mengganti penampilannya. Ia menyebutkan bahwa ia memberikan pakaian yang biasa dipakainya di pesantren kepada seorang santri dikarenakan ia harus mengganti pakaiannya dengan selazimnya pakaian yang dipakai oleh anak-anak Eropa, beserta dengan sebuah kopiah beludru hitam.

Pada sekitar awal abad 20, pakaian gaya Barat mulai dipakai oleh orang-orang pribumi biasa—bukan ningrat. Penggunaan pakaian ini tampaknya bagi beberapa orang didasarkan pada alasan-alasan kepraktisan dan keefisienan. Hal ini dapat dilihat dari cerita Haji Muhammad, seorang pengusaha di Banten yang menerjunkan dirinya pada usaha bisnis kopra menjelang tahun 1910, dan mencoba mengelola perusahaannya dengan “cara Eropa”. Haji Muhammad menemukan bahwa kain sarung, terompah, dan sorban adalah pakaian yang sangat mengganggu dalam aktivitas bekerjanya yang bisa dibilang berat. Karena itu, ia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa dikenakan oleh orang Barat pada waktu itu, yaitu celana panjang, sepatu, dan jas. Haji Muhammad menambahkan kopiah Turki sebagai pakaian kerjanya (Lombard 157). Hal lain yang menarik yang dicatat oleh Lombard (157) adalah pada masa-masa itu laki-laki di perkotaan telah sangat akrab dengan celana panjang, serta telah digunakan sehari-hari. Akan tetapi celana panjang ini hanya dipakai ketika yang bersangkutan kedatangan tamu di rumahnya, dan setelah sang tamu pergi, ia kembali mengenakan sarung sebagai pakaian santainya.

Gaya berpakaian ala Eropa tersebut tampaknya bertahan hingga sekarang, meskipun terdapat beberapa perbedaan dan penyesuaian. Saat ini celana panjang dan kemeja merupakan pakaian sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pakaian yang lazim saat ini dipakai dalam keseharian adalah pakaian yang pada masa pra-kemerdekaan adalah lazim dikenakan oleh para tuan tanah asing yang kemudian ditirukan oleh sebagian penduduk pribumi pada waktu itu. Dasi—yang berasal dari bahasa Belanda dasje (Lombard 156), kemeja, serta jas sekarang bahkan telah kita sepakati sebagai pakaian resmi kita dalam berbagai kesempatan dan pertemuan. Kita telah menyerap kebudayaan Barat di bidang pakaian dengan baik. Meski demikian, di sisi lain kita sebenarnya masih mewarisi dan bahkan secara tidak langsung bisa disebut melestarikan kebiasaan orang-orang indis dalam berpakaian, yaitu pemakaian tutup kepala—kopiah beludru—sebagai pelengkap busana resmi pria di Indonesia saat ini, mendampingi dasi, sepatu, kemeja, celana, dan jas.

Pada prosesnya, budaya Barat yang hadir di Nusantara memang tidak serta merta diterima dan ditiru oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain karena peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pihak Belanda pada awal pendudukan, faktor strata sosial dan tingkat ekonomi juga berpengaruh besar terhadap proses penerimaan budaya, dalam hal ini adalah pakaian. Orang-orang kaya adalah orang-orang pertama yang mengadopsi pengaruh-pengaruh Eropa, dan merekalah satu-satunya yang mampu melakukan hal tersebut (van Dijk 80). Hal ini dimungkinkan karena selain mereka mampu secara finansial, mereka juga adalah orang-orang pertama yang melakukan kerjasama dengan para pendatang dari Eropa itu terutama dalam bidang perdagangan. Dari sinilah muncul kedekatan antara orang kaya pribumi dengan pendatang Eropa yang pada akhirnya memicu kemudahan dalam bertukar pengetahuan tentang kebudayaan serta kemudahan dalam mengakses barang-barang ‘impor’ dari Eropa yang terbilang mahal itu.

Jean Taylor mencatat bahwa sejarah setelan di Eropa berhubungan dengan kewarganegaraan dan pilihan politik, sedangkan di Jawa baju setelan berhubugan dengan kekuasaan dan kemampuan menjalankan kekuasaan. Selama pendudukan di Jawa, setelan adalah kostum bagi para pejabat pemerintah Belanda, pengusaha, guru, serdadu, dan polisi. Ketika setelan diadaptasi sebagai kostum pria Jawa, hal ini menyiratkan adanya sebuah wewenang yang didelegasikan kepada orang pribumi (Taylor 144). Karena itulah banyak orang pribumi yang menjabat dan bekerja pada pemerintahan Belanda seperti Bupati dan Regen mengenakan pakaian bergaya Eropa.

Di sisi lain, cara berpakaian yang seperti orang Eropa bisa juga merupakan sebuah tanda bahwa seorang penduduk pribumi menerima kebudayaan Belanda atau menandakan keinginannya untuk menjadi bagian dari dunia mode sebuah negara yang maju dan ‘pintar’. Mengikuti gaya Eropa, dapat mengindikasikan penerimaan dan akomodasi terhadap budaya dan pemerintahan Belanda. Dengan demikian ia menganggap bahwa dirinya tidak lebih rendah dari orang-orang Eropa dan bahwa ia merupakan bagian dari sebuah dunia modern yang maju, yang mana kemajuan selalu identik dengan negara Barat (van Dijk 81).

Di pihak yang lain lagi, pemakaian kostum Eropa juga merujuk pada gambaran hasrat orang-orang Indo dan Jawa yang berpendidikan Belanda, yang mana orang-orang pribumi ini ingin sekali diakui sebagai kelompok yang berbeda. Mereka mendandani dirinya sedemikian rupa untuk menuntut agar mereka diperlakukan seakan-akan mereka orang Belanda. Kostum Belanda yang mereka kenakan bertujuan untuk menyembunyikan ‘keindonesiaan’ mereka yang, sebelum era 1940, selalu dianggap sebagai kalangan masyarakat bawah (Taylor 129).

 

Daftar Pustaka

 

Dijk, Kees van. “Sarung, Jubah dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi.” Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. Ed. Henk Schulte Nordholt. Terj. Imam Aziz. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005. 57-115.

Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya. Kajian Sejarah Terpadu. Bagian I: Batas-batas Pembaratan. Terj. Winarsih P. Arifin, dkk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Taylor, Jean Gelman. “Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940.” Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. Ed. Henk Schulte Nordholt. Terj. Imam Aziz. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005. 121-160.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 3, 2011 in Just My Thoughts

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: